Selasa, 14 April 2015

POLRES BUKA PENDAFTARAN PENERIMAAN ANGGOTA POLRI TERPADU

Tegal Kota , Dengan dibukanya pendaftaran calon anggota Polri baru mulai beberapa hari yang lalu tercatat 9 orang melakukan pendaftaran melalui Penerimaan Anggota Polri Terpadu Calon Taruna Akpol , Brigadir Polri maupun Tamtama Polri di Bagian Sumda (Bagsumda) Polres Tegal Kota , Selasa (14/04) dengan rincian 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Kesembilan calon pendaftar yang umumnya laki-laki datang baik bersama-sama maupun sendiri dengan membawa berkas-berkas kelengkapakan persyaratan adminstrasi awal yang harus dilengkapi termasuk pemeriksan dan pengukuran baik tinggi badan maupun berat badan masing-masing calon pendaftar.

Adapun adminstrasi awal yang meliputi identitas diri seperti KTP , Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran yang bersangkutan selain itu juga autentifikasi ijazah pendidikan masing masing calon pendaftar , yang selanjutnya diharapkan segera mempersiapkan kelengkapan berkas pendaftaran lain nantinya.

Disampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Penerimaan Anggota Polri Terpadu di Bag sumda Polres Tegal Kota yang dibuka hingga tanggal 25 April 2015 mendatang.

Senin, 13 April 2015

TERLIBAT KASUS PIDANA , SEORANG SISWA IKUTI UJIAN DI MAPOLRES TEGAL KOTA


Tegal Kota, seorang siswa sebuah Sekolah Kejuruan (SMK)  dikota Tegal tidak bisa mengikuti ujian nasional disekolah seperti rekan-rekan lainnya yang berlangsung serentak mulai Senin (13/04) , namun harus melaksanakan Ujian Nasional disalah satu ruangan khusus yang telah disiapkan di Mapolres Tegal Kota dengan diawasi oleh petugas Polri bersama Petugas dari Sub rayon serta Dinas Pendidikan Kota Tegal.

Hal tersebut dikarenakan siswa AP (16) kini masih menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana kasus perbuatan cabul sesuai pasal 82 UURI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UURI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 285 jo 56 KUHPidana terhadap seorang korban yang terjadi awal bulan April 2015.

Disampaikan Kapolres Tegal Kota AKBP Bharata Indrayana,Sik melalui Kasat Tahti IPDA Tarsono meski terlibat dan sedang menjalani proses hukum namun pihaknya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dan memenuhi haknya sebagai seorang siswa termasuk dengan tetap dapat menjalani Ujian Nasional seperti siswa lainnya.

Hanya saja berbeda dengan siswa pada umumnya dimana yang bersangkutan mengikuti ujian disalah satu ruangan yang telah disiapkan terpisah dengan lainnya maupun tidak terganggu oleh aktifitas pelayanan masyarakat serta pekerjaan rutin personel Polres Tegal Kota, namun tetap diawasi oleh petugas jaga termasuk dua orang staf Dinas Pendidikan dan Sub rayon mengawal pelaksanaan UN di Mapolres.

Dalam pelaksanaanya yang bersangkutan yang bersangkutan memperoleh naskah materi ujian yang dibawa oleh petugas Dinas pendidikan yang selanjutnya mengerjakan ujian sesuai dengan jadwal maupun waktu yang sama seperti rekan siswa lainnya dimana selesai , naskah dan hasil ujian dibawa petugas sedang yang bersangkutan kembali kedalam ruang tahanan.

LIMAPULUH SATU PERSONEL POLRES AMANKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL


Tegal Kota , pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA / MA dan SMK yang digelar secara serentak beberapa lokasi sekolah tempat pelaksanaan Ujian di wilayah kota Tegal hingga hari kedua pelaksanaan , Selasa (14/04) secara umum berjalan dengan aman dan kondusif dimana selama kegiatan jajaran Polres Tegal Kota mengelar pengamanan dan pemantauan dilokasi ujian.

Sebanyak 51 (lima puluh satu) personel diterjunkan yang ditempatkan di 32 (tiga  puluh dua) lokasi ujian termasuk pengamanan di tempat penyimpanan naskah ujian sejak pendistribusian yang terbagi masing masing sub rayon SMA 1 jalan menteri supeno untuk naskah SMA dan sub rayon SMK 2 jalan Wisanggeni untuk naskah sekolah kejuruan yang dipimpin masing-masing perwira pengendali ( Padal).

Tercatat sebanyak 5.111 siswa mengikuti ujian nasional tingkat SLTA yang digelar serentak mulai hari senin (13/04) kemarin yang terdiri atas sejumlah 3.079 siswa SMK dan sekitar 2.031 orang siswa SMA/MA dan seorang siswa SMALB termasuk sejumlah pengawas untuk SMA sederajat sebanyak 248 orang , 489 pengawas SMK dan 46 orang pengawas UNPK Kejar paket c.

Kemudian dalam pelaksanaanya pengamanan polisi hanya dilakukan di luar ruangan kelas dan tidak sampai masuk ke ruang kelas, karena hanya mendampingi sampai naskah itu masuk di sekolah dan Setelahnya itu merupakan tugas para guru dan pengawas.

Sebelumnya sejak pengiriman dan pendisitribusian Naskah Ujian dari pusat kedaerah-daerah termasuk Kota Tegal, Polres Tegal kota juga telah menempatkan personil guna mengamankan Naskah ujian dilokasi penyimpanan yakni di UPTD SMA Negeri 1 untuk tingkat SMA dan UPTD SMK Negeri 2 untuk tingkat SMK.

HUT YKB KE 35 , NY NITHA BHARATA SAMBANGI MURID-MURID TK KEMALA BHAYANGKARI XXV TEGAL


Tegal Kota , Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari didampingi Wakil Ketua dan para pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Polres Tegal Kota melakukan anjangsana dengan mengunjungi TK Kemala Bhayangkari XXV Kota Tegal yang berada di Komplek Aspol R Suprato , Senin (13/04) pagi dimana dalam kegiatan tersebut Ny Nitha Bharata melihat secara langsung aktifitas kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di TK tersebut.

Sebelumnya dalam kesempatan tersebut rombongan disambut Aksi Drum Band anak-anak TK Bhayangkari yang menampilan beberapa lagu yang disertai aksi dari mayoret yang berlegak lenggok menampilkan ketrampilannya memainkan stik dan tongkat mayoret didampingi oleh para guru pembinanya.

Disampaikan Ny Nitha Baharata bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan selain mempererat silaturahmi dan meningkatkan kerjasama saling bertukar informasi maupun pengalaman juga bentuk kepedulian dan pembinaan terutama kepada anak-anak usia dini termasuk para pembina dan pengajar serta para istri anggota Polri , dimana peran istri polisi sangat penting dalam menunjang tugas-tugas suami sebagai pelayan masyarakat .

Selain itu kegiatan dimaksud ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka jelang HUT Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB)  ke 35 Tahun 2015 , dimana selain mengunjungi TK Bhayangkari direncakan juga ke beberapa anggota dan keluarga Polri termasuk diisi dengan kegiatan bhakti sosial dengan semua anggota Bhayangkari di lingkungan Polres Tegal Kota .

Selesai melihat aktifitas mengajar dan sarana serta prasana  yang ada di TK , dalam kesempatan itu Ny Nitha juga memberikan bingkisan berupa makanan ringan kepada semua murid TK termasuk bantuan dan bingkisan kepada para Guru dan pengurus Staf Pengajar TK Kemala Bhayangkari yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi sehingga anak-anak didiknya bisa lebih terpacu dalam belajar dan menuntu ilmu.

MASKOT SATU " SERUKAN SELURUH KOMPONEN TIDAK TERLIBAT KERUHKAN SUASANA


Tegal Kota , mencermati situasi politik dan wilayah kota Tegal saat ini yang berkembang semakin tidak kondusif menyusul perseteruan antara Walikota dan Wakil Walikota Tegal termasuk beberapa  aksi dari elemen masyarakat lainnya yang mendesak walikota mundur dari jabatanya , Senin (13/04) ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Tegal Bersatu yang disingkat MASKOT SATU menyerukan seluruh komponen untuk tidak terlibat mengeruhkan suasana.

Hal tersebut disampaikan dalam aksi massa dan audiensi yang kembali digelar oleh 24 elemen komponen masyarakat dan seniman Kota Tegal diantaranya dari Dewan Kesenian , Kelompok Musik dan Seni , Paguyuban Pekerja seni dan Gerobag sampah, Balo-balo serta Grup Kuda lumping termasuk Dewan Kesehatan Kota Tegal dan Laskar Merah Putih Kota Tegal bertempat di Gedung DPRD Tegal.

Aksi diawali dari Kampung Seni Komplek Objek Wisata PAI Tegal yang selanjutnya melakukan Longmarch menuju lokasi DPRD Tegal dengan pengamanan dan pengawalan dari ratusan personel Polres Tegal Kota yang dipimpin Kabag Ops Kompol Suwandi,SH dimana sepanjang perjalanan selain berorasi massa juga membawa poster termasuk mengelar pertunjukan kesenian kuda lumping .

Aksi tersebut digelar karena disadari akibat perseteruan tersebut telah mempertontonkan kepada publik sebuah suritauladan yang kurang baik sehingga memposisikan rakyat sebagai “ Tumbal “ perseteruan antar mereka yang selanjutnya agar persoalan antara Walikota dengan Wakil Walikota segera dipisahkan karena murni hanya masalah pribadi antar keduanya dan jangan diseret seolah-olah merupakan persoalan yang menyangkut hubungan pemerintahan.

Selain itu juga menanggapi aksi dan peryataan sikap yang telah disampaikan beberapa Aparatur Sipil Negara yang tergabung dalam Korpri Kota Tegal diruang rapat Paripurna DPRD beberapa waktu lalu dinilai tidak taat azas dan inkonstitusional sebagimana tertuang dalam Kode Etik dan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .

Hal ini karna Pemerintah dibawah kepemimpinan Walikota Hj Siti Masitha Soeparno dan Wakil Walikota Dr HM Nursoleh MMd merupakan pemerintah yang syah , selain bahwa pegawan ASN diserahiu tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik . pemerintah dan pembangunan sehingga diharapkan harus dapat menjaga sikap Netralitas terhadap anasir politik dengan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

Selanjutnya atas dasar tersebut dalam audiensi perwakilan massa dengan anggota Dewan yang dihadiri Ketua H Edi Suripno,SH bersama beberap anggota Dewan disampaikan peryataan sikap diantaranya mendesak Walikota dan Wakil Walikota agar saling menahan ego masing-masing demi kepentingan umum Kota Tegal termasuk Partai Golkar agar bertanggung jawab atas berlangsungnya kemelut politik yang berdampak kepada masyarakat dengan segera mengislahkan antara Walikota dengan Wakil Walikota Tegal.

Selain itu Masyarakat Kota Tegal bersatu meminta Pemerintah Kota mengantisipasi terhadap ancaman mogok kerja Korpri agar pelayanan publik tidak sampai terhenti dan keberpihakan tanpa melihat kepentingan umum telah mengancam stabilitas kemasyarakatan dimana masyarakat merasa dirugikan.

Pemerintah diharapkan segera memberikan pembinaan atau sanksi adminstrasi kepada para Aparatur Negara yang telah melakukan tindakan inkonstitusional sesuai dengan tingkat kesalahannya termasuk mengharapkan Eksekutif, Legislatif danYudikatif untuk bersatu saling menjaga iklim kondusifitas Kota Tegal terhadap ancaman konflik horisontal.

Kemudian mengangapi sikap tersebut Ketua DPRD menyampaikan terimakasih dengan menerima dan menampung aspirasi dari Masyarakat ini yang selanjutnya kepada seluruh pihak untuk bersama-sama tetap menjaga situasi dan iklim kondusif di wilayah Kota Tegal dengan menenangkan diri sehingga dapat diselesaikan dengan kepala dingin termasuk diharapkan tidak mengeluarkan statemen atau peryataan yang nantinya akan memperkeruh persoalan ini.

Selesai penyampaianaspirasi dan tanya jawab , kegiatan diakhiri dengan penyerahan penyataan sikap dari Masyarakat Kota Tegal Bersatu yang diwakili oleh Ketua Maskot Satu Nurngudiono kepada Ketua DRPD H Edi Suripno,SH yang selanjutnya kembali meninggalkan Gedung DPRD dan hingga berakhir berjalan dengan aman dan kondusif.  

Minggu, 12 April 2015

AMANKAN AKSI MASSA TUNTUT WALIKOTA MUNDUR, POLRES TERJUNKAN 400 PERSONEL


Tegal Kota , Sebanyak 400 personel Polres Tegal Kota termasuk unit K9 di backup 1 peleton anggota Brimob Denpor B Pekalongan mengamankan Aksi unjukrasa yang kembali digelar oleh ratusan orang dari beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa Kota Tegal mendesak Hj. Siti Masitha Soeparno turun dari jabatanya sebagai Walikota Tegal karena dinilai tidak mampu memimpin, Minggu (12/04) pagi dengan berusaha bergerak menuju pendopo Balaikota Tegal.

Namun aksi tersebut dapat ditahan barikade dan penjagaan ratusan personel Polres Tegal Kota di jembatan jalan Pancasila yang langsung dipimpin Wakapolres Kompol Robert Sihombing,SH,MH , sehingga tidak masuk mendekati pintu gerbang Balaikota menginggat Aksi digelar bertepatan bersamaan saat berlangsung upacara peringatan HUT Kota Tegal ke 435 yang digelar di Alun-alun Kota Tegal.

Aksi diikuti gabungan elemen mahasiswa HMI, KAMMI dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tegal yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Untuk Rakyat ( Gempur), bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tegal serta Persatuan Guru Swasta dan berbagai elemen masyarakat Kota Tegal yang selanjutnya berorasi di depan gedung Bank BRI, sementara sebagian massa tertahan di jembatan Jalan Pancasila dengan barikade dan kawalan petugas dari Polres Tegal Kota.

Ratusan personel tersebut selain mengamankan aksi unjuk rasa juga tersebar dibeberapa lokasi dan pintu masuk menuju kawasan alun-alun tempat berlangsungnya Upacara guna mengantisipasi dan mencegah kejadian ataupun peristiwa yang tidak diinginkan menginggat selain upacara kegiatan dilanjutkan dengan pesta rakyat dimana banyak anak-anak dan ibu-ibu yang hadir sehingga dikhawatirkan akan membahayakan oleh karena itu boleh masuk setelah mereka bubar .

Karena peserta aksi mendesak untuk masuk ke pendopo balaikota dengan berusaha menerobos barikade kawat berduri dan penjagaan personel sempat terjadi ketengangan namun dapat diredam setelah Kapolres Tegal Kota AKBP Bharata Indrayana,Sik datang menemui dan berdialog dengan massa yang selanjutnya mengijinkan masuk setelah warga yang sedang menikmati pesta ponggol dan sate kambing sudah keluar dari pendopo.

Massa kembali berusaha masuk kedalam pendopo balikota namun kembali tertahan penjagaan dan pengamanan ratusan personel yang berjaga yang kemudian menggelar orasi di depan gerbang Balaikota Tegal termasuk mengusung keranda dan meneriakkan yel yel Turunkan Walikota Tegal Sekarang Juga, Masyarakat Tegal sudah tidak mau dipimpin walikota perempuan yang arogan secara bergantian masing-masing wakil dari beberapa organisasi meneriakkan orasinya dengan pengeras suara.

Aksi digelar dimaksudkan mendesak Walikota mundur dari jabatannya karena dianggap sudah tidak mampu memimpin masyarakat Tegal dan akan terus dilaksanakan hingga ada hasil keputusan rekomendasi dari DPRD kepada Mendagri , dimana meski nantinya konflik antara Walikota dengan Wakil Walikota diselesaikan secara damai maupun hukum namun tetap akan menuntut agar Walikota mundur.

Sementara dalam orasi warga yang mewakili kaum nelayan menyampaikan agar walikota yang arogan turun sekarang juga termasuk nelayan juga menuntut beras paceklik agar dibagikan kepada para nelayan karena setiap tahun nelayan menerima beras paceklik  namun setelah dipimpin Siti Masitha yang bukan orang Tegal beras paceklik untuk masyarakat nelayan tidak ada.

Hal lainnya disampaikan dalam orasi yang mengatas namakan perwakilan dari Persatuan Guru Swasta yang menyatakan mendukung penurunan walikota karena menyesalkan bebijakan walikota yang meniadakan tunjangan para guru swasta, padahal honor guru swasta sangat kecil oleh karenanya Turunkan Siti Masitha sekarang juga karena tidak memihak masyarakat kecil.

Ditengah orasi sempat terjadi ketegangan dimana ada seseorang yang marah saat mengetahui seorang pegawai ikut melakukan orasi namun dibantah dan ditanyakan oleh peserta aksi lainnya apa hak jika ada yang ikut Aksi dimana menurutnya menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga tidak melihat profesi apalagi telah disampaikan Korpri sudah menyatakan sikap menolak kepemimpinan Hj Siti Masitha sebagai Walikota Tegal saat beraudiensi bersama anggota DPRD beberapa hari kemarin.

Selain itu juga sempat terjadi ketegangan kembali dimana masa berusaha memaksa masuk kedalam pendopo karena Walikota tidak menemui para pengunjukrasa termasuk dengan membakar keranda dan beberapa karangan ucapan selamat , namun dapat diredam setelah disampaikan dan diingatkan agar  massa dalam penyampaian pendapat tetap sesuai dengan aturan dan tidak anarki sehingga tidak sampai terjadi benturan maupun konflik antara para peserta aksi dengan petugas yang langsung disampaikan oleh Kapolres melalui pengeras suara yang memimpin langsung pengamanan.

Aksi berakhir sekitar pukul 13.30 wib dimana para peserta aksi membubarkan diri masing-masing dengan memasang spanduk berisi kecaman dan protes serta kain berisi tanda tangan warga terhadap Walikota Tegal di beberapa pagar pendopo, dan berakhir dengan aman kondusif dimana beberapa personel tetap berjaga mengamankan lokasi pendopo. 

Jumat, 10 April 2015

Tim Patroli Polwan " CIPTAKAN RASA AMAN DISAAT IBADAH JUMAT"



Upaya Cipta Kondisi jajaran Polres Tegal Kota melalui kegiatan rutin Setiap Jumat siang dimana personel Polwan bersama anggota Polri non muslim jajaran Polres Tegal Kota mengelar patroli untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terutama mengantisipasi situasi keamanan tindak kejahatan yang timbul saat sebagian warga masyarakat terutama umat islam menjalankan ibadah Sholat Jumat.

DANA PSKS CAIR , PULUHAN PERSONEL POLRES AMANKAN PEMBAGIAN

Tegal Kota , sebanyak 40 (empat puluh) personel Polres Tegal Kota dipimpin masing-masing Kapolsek mulai hari ini , Sabtu (11/04)  dan Selasa (14/04) mendatang melaksanakan pengamanan pembagian Dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tahun 2015 yang terbagi dalam 4 (empat ) wilayah Kecamatan yang ada di Kota Tegal yakni depan rumah dinas Kepala Kantor Pos Besar serta 3 Kantor Pos disetiap Kecamatan.

Mengantisipasi antrian masyarakat yang akan mencaikan dana, sejak pagi Wakapolsek Tegal Barat AKP Sunarto,SH bersama anggota melaksanakan pengamanan pencarian dana yang digelar di depan rumah dinas Kepala Kantor Pos Besar , Sabtu (11/04) untuk masyarakat wilayah kecamatan Tegal Barat dimana sesuai rencana dibagikan kepada  2.669 rumah tangga sasaran (RTS) .

Disampaikan Kepala Kantor Pos Besar Tegal Adhi Widjayanto didampingi AKP Sunarto,SH saat memantau pelaksanaan pencairan bahwa jumlah penerima PSKS kota tegal sebanyak 11.023 RTS dengan rincian sebanyak 2.669 RTS untuk wilayah tegal barat yang saat ini sedang dilaksanakan serta 3.474 RTS Wilayah Tegal Timur, 2.743 RTS Wilayah Tegal Selatan dan Kecamatan Margadana sebanyak 2.137 RTS yang direncanakan dilaksanakan , Selasa (14/04) mendatang.

Adapun dan yang dicairkan sebesar Rp 600.000 untuk alokasi bulan Januari, februari dan maret dengan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dimana bisa langsung dicairkan sekaligus ataupun sebagian sesuai keperluan karena sifatnya simpanan sehingga dapat diambil kapanpun nantinya namun diharapkan selesai hari Jumat (17/04) mendatang.


PEGAMANAN AKSI DAMAI PULUHAN MAHASISWA DESAK WALIKOTA DIBERHENTIKAN


Tegal kota , Saat berlangsungnya audiensi anggota Korpri dengan anggota Dewan diwarnai dengan Aksi Damai puluhan mahasiswa dari HMI, KAMMI dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tegal yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Untuk Rakyat ( Gempur) dengan korlap Sdr Subechi Prawirodijoyo , Kamis (09/04) bertempat di depan Gedung DPRD Kota Tegal.

Puluhan personel gabungan Polres Tegal Kota dipimpin Kasat SabharaAKP Aris Heriyanto,SH mengamankan jalannya aksi dimana dalam aksi tersebut peserta menuntut dan mendesak DPRD agar segera melaporkan serta merekomendasikan ke Gubernur dan Mendagri untuk memberhentikan Walikota Tegal Hj Siti masitha soeparno dari jabatannya.

Hal ini disampaikan karena dianggap telah terjadi pengabaian prosedur komunikasi baik secar hirarki, prosedural maupun kehormatan dalam menjalankan tugas sebagai pasangan Kepala Daerah selain Walikota terkesan berambisi dan berorientasi melakukan pelanggengan kekuasaan sehingga mengesampingkan tugasnya mensejahterakan rakyat.

Sehingga secara tegas disampaikan terhadap potret pelayanan yang digembor gemborkan walikota yang jauh dari harapan serta menimbulkan bias makna tentang siapa yang melayani dan pihak mana yang dilayani termasuk belum ada transparasi penggunaan anggaran yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Setelah berorasi massa selanjutnya ditemui oleh anggota DPRD yang menyampaikan pihaknya mendengar apa yang menjadi tuntutan dan harapan baik mahasiswa maupun masyarakat, yang selanjutnya akan ditindak lanjuti melalui rapat pimpinan atau panitia khusus dimana semuanya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Tegal.

Selesai penyampaiam orasi dan bertemu perwakilan anggota dewan aksi berakhir dengan membubarkan diri masing-masing dan dalam situasi aman dan kondusif.

PENGAMANAN AUDIENSI RATUSAN ANGGOTA KORPRI BERSAMA DEWAN KOTA TEGAL


Tegal Kota, ratusan perwakilan anggota Korpri Kota Tegal secara tegas menyampaikan peryataan sikap menolak kepemimpinan Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno , hal ini ungkapkan saat Audiensi bersama Anggota DPRD Tegal  Kamis (09/04) yang juga dihadiri Kbo Sat Intelkam Iptu Abdul Munir,SH serta sejumlah Tokoh dan elemen Masyarakat Kota Tegal lainnya bertempat di ruang Sidang Gedung DPRD.

Dalam audiensi tersebut diikuti sekitar 100 orang yang merupakan perwakilan dari anggota Korpri serta sejumlah tokoh masyarakat dan elemen masyarakat juga turut serta untuk memberikan dukungan yang ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Anshori Fakih serta sejumlah anggota dewan termasuk puluhan Personel Polres yang mengamankan kegiatan diluar gedung.

Pernyataan tersebut disampaikan mencermati situasi yang terjadi serta didasari atas banyaknya keluhan dan masukan dari para anggota selama perjalanan pemerintahan kepemimpinan Wali Kota Tegal dimana sekarang ini sedang dalam kondisi memprihatinkan terlihat sekali adanya kondisi disharmonis antara Walikota Tegal dengan Wakil Walikota Tegal yang otomatis akan mengganggu kinerja dari pemerintahan itu sendiri.

Selain itu fakta bahwa telah terjadi arogansi dan kesewenang-wenangan kepemimpinan walikota tegal terhadap aparat birokrasi yang ada di lingkungan Pemkot Kota Tegal termasuk adanya campur tangan atau intervensi dari pihak yang secara legal formal tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu bapak amir mirza.
  
Adanya pemanfaatan birokrasi untuk memberikan pelayanan prima kepada walikota, bukan kepada masyarakat Kota Tegal , selanjutnya Plt.Sekda telah mengabaikan tugas-tugasnya dan tidak ada pembelaan terhadap permasalahan yang dialami PNS dilingkungan Pemerintah Kota Tegal

Kemudian terkait hal tersebut selanjutnya mengajukan dua buah tuntutan yakni Menolak kepemimpinan Hj Siti Marsita Soeparno sebagai Walikota Tegal dan apabila kepemimpinan tetap dilanjutkan maka Korpri sepakat akan melakukan mogok kerja.

Selain itu juga mengusulkan kepada Mendagri dan Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara ) mengirim tim untuk melakukan verifikasi atas segala permasalahan yang terjadi di Kota Tegal serta meminta Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah segera mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan masyarakat Kota Tegal dan mengembalikan kewibawaan pemerintah serta meninjau kembali segala keputusan keputusan walikota tegal yang bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Perwakilan Korpri juga meminta DPRD kota Tegal menggunakan hak konstitusionalnya untuk meminta keterangan dan menyatakan pendapat kepada walikota tegal tentang permasalahan yang terjadi. 

INFORMASI PENERIMAAN PENDAFTARAN ANGGOTA BRIGADIR POLRI


INFO

Persyaratan Pendaftaran Brigadir Polisi (Polki dan Polwan)
Persyaratan Umum :

1.        Warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
2.        Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3.        Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia
tahun 1945;
4.        Pendidikan paling rendah SMU / sederajat;
5.      usia min 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota polri); 6. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi
kesehatan);
7.        Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan
(Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari polres setempat;
8.        Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
9.        Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota
kepolisian.

Persyaratan Lain :

1.        Berijazah serendah-rendahnya minimal SMU/MA dan SMK
dengan kriteria lulus serta nilai akhir (gabungan nilai ujian
nasional dan ujian sekolah) minimal 60 (enam puluh), tidak
termasuk : SMK tata boga, tata busana, tata kecantikan dan
perhotelan dan program pendidikan kesetaraan paket A, paket
B dan paket C.
2.        Bagi yang masih duduk di kelas 3 SMU/MA dan SMK
menggunakan nilai rata-rata raport semester 1 (satu) minimal
60 (enam puluh) setelah dinyatakan lulus menyerahkan ijazah
dgn nilai akhir (gabungan nilai ujian nasional dan nilai sekolah)
minimal 60 (enam puluh);
3.        Umur pada saat buka pendidikan minimal 17 tahun 5 bulan
(maks lahir Februari 1998) dan maksimal 21 tahun (min lahir
Agustus 1994);
4.        Tinggi badan dengan berat badan seimbang menurut
ketentuan yang berlaku : pria : 165 Cm dan wanita: 160 Cm
5.        Berdomisili di wilayah Polda tempat pendaftaran minimal 2
(dua) tahun terhitung pada saat pembukaan pendidikan yang
dibuktikan dengan KTP dan/atau surat keterangan dari Kepala
Desa/Kelurahan setempat dan KK atau ijazah/STTB/rapor
terakhir (local boy for local job)
6.        Belum pernah nikah, sanggup tidak menikah/kawin selama
dalam pendidikan Brigadir Polri ditambah 2 tahun setelah lulus,
belum pernah melahirkan bagi Casis wanita dan belum pernah
punya anak kandung/biologis bagi Casis pria
7.        Bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10
(sepuluh) tahun, terhitung mulai saat diangkat menjadi Brigadir
Polri
8.        Memperoleh persetujuan dari orang tua / wali;
9.        Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain;
10.      Bersedia menandatangani pernyataan kesanggupan sebagai
anggota Brigadir Polri;
11.      Dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat
keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan
pemerintah (RS Pemerintah atau Klinik BNN / BNP / BNK);
12.      Bagi yang memiliki prestasi di tingkat provinsi/nasional
/internasional agar dilampirkan sertifikatnya untuk dijadikan
pertimbangan dalam penentuan kelulusan;
13.      Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian dengan sistem
gugur, yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai
berikut :

Pemeriksaan administrasi awal;
Pemeriksaan kesehatan tahap I;
Pemeriksaan dan pengujian psikologi;
Pengujian akademik, yang meliputi :
-           Pengetahuan Umum;
-           Bahasa Indonesia;
-           Bahasa Inggris;
Pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa);
Pengujian kesamaptaan jasmani;
Pendalaman PMK;
Pemeriksaan administrasi akhir;
Sidang terbuka lulus sementara;
Kegiatan supervisi di tingkat daerah oleh tim supervisi
Panitia Pusat
Sidang terbuka penentuan kelulusan akhir.

Catatan :    Jika ada yang kurang jelas, langsung ditanyakan ke Panitia Daerah (polres, Polda) masing-masing

Sumber : FB Divisi Humas Polri

Rabu, 08 April 2015

SEPEKAN PELAKSANAAN 1.587 PELANGGAR DITINDAK , OPERASI SIMPATIK CANDI - 2015


Tegal Kota , Tercatat hingga sepekan pelaksanaan “ Operasi Simpatik Candi-2015” yang digelar jajaran Polres Tegal Kota terhitung sejak dimulainya Operasi yakni Rabu (01/04) hingga Rabu (08/04) sebanyak 1.587 pelanggar telah ditindak diantaranya dengan penindakan tilang mencapai 481 dan Teguran sebanyak 1.106 tindakan.

Selain itu selama Operasi sepekan juga telah menyita 481 barang bukti diantaranya 161 SIM  dan 320 STNK  dengan pengendara yang ditindak terdiri dari 346 pengendara Spm , 131 pengemudi Kbm  yang terdiri dari 55 kendaraan penumpang, 4 Kbm bus serta 76 kendaraan barang .

Penindakan dilakukan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran berat terutama berpotensi menimbulkan kecelakaan serta dapat pula mengakibatkan jatuhnya korban jiwa diantaranya berkendara tidak menggunakan helm, ngebut dan ugal-ugalan dimana hal ini selain mengacam keselamatan jiwa sendiri juga pengguan jalan lainnya sehingga dilakukan penindakan penilangan.

Sedangkan sejumlah teguran dikenakan bagi para pelanggar ringan seperti berhenti di traffic light namun masih melanggar garis marka atau malah hingga melebihi garis hingga menyentuh diatas garis batas Zebra cross, termasuk lupa memasang tali helm dan SIM pengendara sudah tidak berlaku dimana cukup mendapat teguran secar simpatik.

Adapun profesi dan pekerjaan dari pelanggar tersebut didominasi karyawan/swasta sebanyak 287 orang , Pengemudi sebanyak 39 orang serta Pelajar 24 orang berikut profesi lainnya sebanyak 127 orang dengan usia rata-rata terbanyak umur 31 s/d 35 tahun sejumlah 80 orang , usia  21 s/d 25 tahun dan 26 s/d 30 yang masing masing sebanyak 79 orang  pelanggar. Termasuk selama sepekan tercatat hanya 1 kasus kecelakan dengan Korban 1 orang luka ringan  berikut kerugian material diperkirakan mencapai Rp 300.000

Kemudian dalam operasi yang digelar selama 21 hari hingga Selasa (21/04) kedepan penindakan terhadap pelanggar hanya 10 % dibandingkan dengan kegiatan preventif seperti upaya penyuluhan pengetahuan aturan berlalulintas serta pencegahan terjadinya pelanggaran hingga kecelakaan yang mencapai 40 % dimana lebih banyak melakukan penyuluhan melalui blusukan berdialog menyambangi sekolah, komunitas maupun warga masyarakat lainnya.

Sehingga diharapkan melalui kegiatan tersebut  dapat meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum berlalulintas di lingkungan masyarakat termasuk dengan menjadi contoh melalui keberadaan aparat kepolisian lalulintas (polantas) citra simpatik Polri terbangun,  dimana berupaya mengubah citra petugas polantas di jalanan dari citra sebagai pengganggu menjadi pelayan dan sahabat pengguna jalan, dengan melakukan tindakan simpatik.
Sebelum pelaksanaan tugas dilakukan pemeriksaan Sie Propam


SOSIALISASI PENERIMAAN ANGGOTA AKPOL, BINTARA DAN TAMTAMA POLRI TA 2015





SOSIALISASI PENERIMAAN ANGGOTA AKPOL, BINTARA DAN TAMTAMA POLRI TA 2015.
Silahkan kunjungi website penerimaan.polri.go.id

Sumber : PID Div Humas Polri